3 Fakta Mengejutkan di Balik Program Digitalisasi Sekolah oleh Pemerintah

Pendahuluan: Lebih dari Sekadar Laptop Gratis

Berita mengenai pemerintah yang membagikan laptop dan perangkat digital ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia sudah sering kita dengar. Di permukaan, program ini tampak seperti inisiatif sederhana untuk memodernisasi ruang kelas. Namun, jika kita melihat lebih dalam ke dalam dokumen resmi yang menjadi landasannya, kita akan menemukan sebuah strategi yang jauh lebih kompleks dan terencana dengan matang.

Di balik berita utama, tersembunyi detail-detail mengejutkan dalam petunjuk teknis dan instruksi presiden yang sering luput dari perhatian publik. Aturan-aturan ini menunjukkan bahwa program digitalisasi sekolah bukanlah sekadar bagi-bagi alat, melainkan sebuah rencana besar yang dirancang untuk mengatasi tiga tantangan fundamental secara serentak: kesenjangan infrastruktur, ego sektoral kementerian, dan ketergantungan pada produk impor. Artikel ini akan mengungkap tiga fakta paling berdampak dan tak terduga yang tertuang dalam kebijakan resmi pemerintah.

--------------------------------------------------------------------------------

1. Bantuan Disesuaikan Hingga ke Pelosok: Paket Khusus untuk Sekolah Tanpa Listrik dan Internet

Banyak yang mengira bahwa bantuan pemerintah ini adalah paket "satu untuk semua". Kenyataannya, program ini dirancang dengan sangat cermat untuk beradaptasi dengan kondisi nyata di lapangan, terutama di daerah-daerah terpencil.

Setiap sekolah penerima bantuan memang akan mendapatkan perangkat standar yang sama, yaitu 1 unit smartboard (Interactive Flat Panel 75 inci), 1 unit laptop (Intel Core i5), dan 1 unit media penyimpanan eksternal (500 GB). Namun, yang paling menonjol adalah adanya tiga jenis paket bantuan berbeda yang disesuaikan dengan ketersediaan infrastruktur listrik dan internet di sekolah.

Tipe I (Rp 33.984.000): Diberikan kepada sekolah yang sudah memiliki akses listrik dan internet. Paket ini hanya berisi perangkat pembelajaran digital standar.
Tipe II (Rp 42.144.000): Dirancang untuk sekolah yang memiliki listrik tetapi tidak memiliki internet. Paket ini menyertakan tambahan 1 unit internet satelit.
Tipe III (Rp 144.144.000): Paket paling komprehensif, ditujukan untuk sekolah yang tidak memiliki listrik dan tidak memiliki internet. Bantuan ini mencakup internet satelit dan sistem panel surya berkapasitas 1.000 watt.

Pendekatan berjenjang ini sangat berdampak. Ini menunjukkan komitmen serius pemerintah untuk menjembatani kesenjangan infrastruktur, bukan hanya memberikan teknologi kepada sekolah yang sudah mapan. Paket Tipe III, dengan nilai lebih dari Rp 144 juta, bernilai lebih dari empat kali lipat paket standar. Dengan menyediakan solusi energi dan konektivitas, program ini memastikan sekolah-sekolah di pelosok negeri tidak tertinggal dan memiliki kesempatan yang sama untuk maju.

--------------------------------------------------------------------------------

2. Bukan Proyek Satu Kementerian: Dikeroyok oleh 18 Lembaga Atas Perintah Langsung Presiden

Program digitalisasi sekolah bukanlah proyek tunggal yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah saja. Skala dan urgensinya dianggap begitu tinggi sehingga membutuhkan mobilisasi sumber daya dari hampir seluruh elemen pemerintahan.

Inisiatif ini dimandatkan langsung oleh Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Digitalisasi Pembelajaran. Perintah ini tidak hanya ditujukan kepada satu menteri, melainkan menggerakkan total 18 pejabat dan lembaga negara untuk bekerja sama secara terpadu, termasuk seluruh gubernur dan bupati/wali kota.

Ini bukan sekadar perintah umum. Instruksi Presiden ini merinci tugas spesifik untuk setiap lembaga: Menteri Keuangan diperintahkan untuk memastikan dukungan anggaran (Pasal KEDUA, poin 6), Menteri Komunikasi dan Digital ditugaskan menyediakan infrastruktur internet berkualitas tinggi (Pasal KEDUA, poin 12c), dan Menteri Dalam Negeri harus memastikan pemerintah daerah siap mendukung implementasi (Pasal KEDUA, poin 5a). Keterlibatan ini menunjukkan koordinasi yang mendalam, dari hulu ke hilir, dan memastikan program ini tidak lagi dilihat sebagai program pendidikan yang terisolasi, melainkan sebagai pilar pembangunan sumber daya manusia yang fundamental.

--------------------------------------------------------------------------------

3. Misi Ganda: Majukan Pendidikan Sambil Gerakkan Roda Ekonomi Lokal

Di balik pengadaan ribuan perangkat teknologi, terdapat misi kedua yang tak kalah pentingnya: menggerakkan roda ekonomi domestik. Proses pembelian seluruh sarana digitalisasi ini dirancang secara strategis untuk memberikan dampak ekonomi yang positif bagi industri dalam negeri.

Petunjuk teknis program ini terikat pada aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya yang diatur dalam perubahan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Prinsip utama dari peraturan ini adalah kewajiban pemerintah untuk memprioritaskan produk dalam negeri dan memberdayakan pelaku usaha lokal. Seperti yang dinyatakan secara tegas dalam pertimbangan peraturan tersebut:

"bahwa untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mempercepat pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah guna optimalisasi kemanfaatan anggaran belanja pemerintah..."

Yang paling krusial adalah mandat spesifik dalam Pasal 20, ayat (3) peraturan tersebut, yang mewajibkan Pejabat Pembuat Komitmen untuk "mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja Barang/jasa untuk menggunakan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil." Ini bukan sekadar imbauan, melainkan kewajiban terukur. Ini adalah strategi cerdas yang mengubah program belanja pendidikan masif menjadi stimulus ekonomi simultan, memastikan dana yang diinvestasikan untuk teknologi pendidikan berputar kembali untuk membangun industri dan bisnis kecil di dalam negeri.

--------------------------------------------------------------------------------

Penutup: Sebuah Rencana Komprehensif, Sebuah Tantangan Besar

Tiga fakta di atas menunjukkan bahwa program digitalisasi sekolah jauh lebih dari sekadar pembagian gawai. Ini adalah sebuah rencana komprehensif yang dirancang dengan cermat: bantuannya disesuaikan untuk mencapai pemerataan, pelaksanaannya didorong oleh kerja sama multi-lembaga berskala nasional, dan dampaknya diperluas untuk menstimulasi ekonomi lokal.

Rencana di atas kertas ini tampak komprehensif, namun tantangan sesungguhnya terletak pada pengawasan dan eksekusi. Pertanyaan besarnya kini adalah, mekanisme akuntabilitas seperti apa yang akan memastikan dana Rp 144 juta untuk sekolah di pelosok benar-benar melahirkan mutu, bukan sekadar menjadi laporan proyek?