Era Honorer Resmi Berakhir: 4 Aturan Baru Mengejutkan yang Wajib Anda Tahu Mulai 2026

Pendahuluan

Selama bertahun-tahun, nasib tenaga honorer di Indonesia diliputi ketidakpastian. Namun, era penantian panjang tersebut akan segera berakhir secara definitif. Sebuah perubahan besar akan terjadi, diatur oleh serangkaian kebijakan baru yang dampaknya sangat signifikan dan sering kali mengejutkan bagi jutaan orang yang telah mengabdi pada negara.

--------------------------------------------------------------------------------

1. Pintu Tertutup Total: Honorer Non-Database Kehilangan Semua Peluang Afirmasi

Kebijakan afirmasi atau jalur khusus untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah resmi ditutup total. Sesuai dengan kebijakan terbaru KemenPAN-RB, penutupan ini secara spesifik memupus harapan para honorer non-database BKN, yang kini kehilangan seluruh peluang untuk diangkat melalui jalur afirmasi. Kebijakan ini mencerminkan dorongan pemerintah pusat untuk sentralisasi data kepegawaian dan mengakhiri rekrutmen non-prosedural di tingkat daerah yang telah membebani anggaran selama bertahun-tahun.

Dampak nyata dari kebijakan ini sangat serius: ribuan honorer terancam kehilangan pekerjaan atau tidak menerima gaji mulai tahun 2026 karena pemerintah daerah tidak lagi memiliki dasar hukum maupun alokasi anggaran untuk membayar upah mereka di luar skema PNS dan PPPK. Sebagai contoh konkret, nasib 329 guru honorer non-database di lingkungan Pemprov Gorontalo kini berada dalam posisi tanpa kepastian. Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, diketahui telah berupaya memperjuangkan mereka melalui pertemuan langsung dan pengiriman surat resmi ke kementerian, namun kebijakan pusat tetap tidak berubah. Di tengah kebuntuan ini, beberapa pemerintah daerah, seperti Pemkot Ternate, mulai menjajaki skema pendanaan alternatif seperti Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk guru atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk tenaga kesehatan sebagai solusi darurat.

--------------------------------------------------------------------------------

2. Kejutan Gaji: Upah PPPK Paruh Waktu Tidak Berdasarkan Golongan, Melainkan UMP Provinsi

Bagi mereka yang berhasil masuk melalui jalur afirmasi terakhir, kejutan berikutnya datang dalam bentuk skema penggajian yang radikal. Berbeda dengan ASN pada umumnya, gaji PPPK Paruh Waktu tidak mengikuti sistem golongan yang telah dikenal. Berdasarkan kebijakan yang berlaku, upah minimum mereka ditetapkan paling sedikit sama dengan besaran yang sebelumnya diterima sebagai honorer, atau sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) di daerah masing-masing.

Poin ini sangat penting karena menciptakan kesenjangan gaji yang sangat besar antar daerah. Sebagai ilustrasi, PPPK Paruh Waktu di DKI Jakarta akan menerima upah minimum Rp 5.396.761, sementara di Jawa Tengah upah minimumnya adalah Rp 2.169.349. Skema ini, meskipun menimbulkan disparitas, merupakan kompromi fiskal yang memungkinkan pemerintah daerah mengangkat PPPK tanpa terbebani oleh skala gaji ASN nasional yang seragam, mengalihkan beban penggajian ke kapasitas ekonomi masing-masing provinsi. Meskipun demikian, mereka tetap mendapatkan hak perlindungan sosial yang krusial, seperti jaminan dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Struktur upah yang sangat bervariasi ini secara langsung memicu persepsi ketidakadilan, sebuah isu yang menjadi inti dari masalah berikutnya.

--------------------------------------------------------------------------------

3. Solusi yang Jadi Masalah: Status "Paruh Waktu" Dianggap Tidak Adil Meski Beban Kerja Sama

Meskipun dimaksudkan sebagai "jalan tengah" untuk menampung tenaga honorer, skema PPPK Paruh Waktu justru dikritik karena berpotensi menciptakan kelas pegawai baru yang semi-permanen, mengabadikan ketidakpastian alih-alih menyelesaikannya. Kritik utama yang disuarakan oleh para guru, dan diangkat dalam Rapat Komisi X DPR RI, adalah beban kerja dan jam mengajar mereka yang sama persis dengan PPPK Penuh Waktu. Namun, status, gaji, dan kepastian karier mereka jauh berbeda.

Selain itu, ada ketidakjelasan mengenai sampai kapan status paruh waktu ini akan berlangsung, sehingga menciptakan kecemasan mendalam di kalangan guru. Anggota DPR RI, Anita Jacoba, menyuarakan keresahan ini dengan tegas.

Kami mengajarnya sama, kenapa yang lain penuh waktu, kami paruh waktu?

--------------------------------------------------------------------------------

4. Batas Waktu Final: 2026 Menjadi Tahun "Nol Honorer" Secara Nasional

Semua kebijakan mengejutkan ini—penutupan afirmasi, gaji berbasis UMP, dan status paruh waktu—bermuara pada satu landasan hukum yang tak bisa ditawar lagi: penghapusan total status honorer. Pemerintah, melalui Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, secara resmi menetapkan bahwa status kepegawaian di instansi pemerintah hanya akan terdiri dari PNS dan PPPK. Pasal 66 dalam UU tersebut secara eksplisit mewajibkan penataan pegawai non-ASN diselesaikan paling lambat pada Desember 2024.

Dengan demikian, seleksi Calon ASN (CASN) 2024 menjadi afirmasi kebijakan terakhir dari pemerintah untuk tenaga honorer. Setelah proses ini selesai, tidak akan ada lagi jalur khusus atau skema afirmasi. Mulai tahun 2026, status tenaga honorer akan dihapus secara total dari sistem kepegawaian pemerintah. Langkah ini merupakan puncak dari upaya reformasi birokrasi yang telah berlangsung sejak 2005 untuk menciptakan ASN yang lebih profesional.

--------------------------------------------------------------------------------

Penutup

Empat aturan baru ini secara fundamental mengubah lanskap kepegawaian publik di Indonesia, menutup satu bab dan membuka bab lainnya yang lebih terstruktur. Reformasi ini bertujuan menciptakan birokrasi profesional, namun apakah ia berhasil memberikan keadilan dan kepastian sejati bagi mereka yang telah lama mengabdi? Masa depan akan menjawabnya.